• Slideshow

Sejarah BNN

logo_bnn_modif_1Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibanyak negara sudah menjadi persoalan yang krusial. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan keamanan. Dampak sosial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan, hampir disemua tempat sudah terjamah masalah narkotika. Oleh sebab itu perlu dilakukan penanggulangan narkoba.

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan  BNKab/Kota)  tidak   mempunyai  hubungan  struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat  dan   makin   serius,  maka    Ketetapan  MPR-RI  Nomor VI/MPR/2002 melalui  Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan   tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, telah dibentuk BNNP Lampung yang merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

Demikian seriusnya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba, karena korban yang meninggal dan mengalami kerusakan mental yang diakibatkan oleh Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya ini terus bertambah dan merusak berbagai sendi lapisan masyarakat baik dari aspek kehidupan politik, ekonomi sosial dan budaya bangsa serta kelangsungan para generasi muda sebagai harapan bangsa. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung.

Semakin merajalelanya narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Bahkan dapat memutus dan menghilangkan generasi penerus sebagai tongkat estafet pembangunan. Dampak ini yang sangat dikhawatirkan sehingga beberapa tahun sebelumnya  muncul  istilah  yang sangat populer, yaitu “lost generation”. Akibat dari semakin banyak dan bervariasinya penyalahgunaan narkoba, maka hilangnya generasi penerus yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan.

Comments are closed